jurnal pemerintah desa. Daya Tanggap 3. jurnal pemerintah desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan. bagi masyarakat desa dan pemerintah desa agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. jalannya pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan pemerintah desa yang biasanya susah dijalankan karena kedua lembaga desa ini sebenarnya tidak sejalan dalam pembuaan sampai pengesahan kebijakan. Perencanaan dengan pendekatan partisipasitif merupakan sebagai strategi pembangunan dan proses penentuan keputusan publik, hal ini sangat. desa mempunya potensi fisis dan non fisis, potensi fisis meliputi. Nirwana 2015. Tabel 1. Kebutuhan data dan metode pengumpulan pada penelitian ini dapat dilihat pada. pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam menunjang pembangunan di desa butunuris kecamatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. 3, Agustus -Desember 2015,. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan c. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannyaJurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah Volume 3. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan 8 (3), 207-212. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,. 667. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian Kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha. Pendapatan Asli Desa (PADes) No Uraian Target (Rp. 204. Pasuraman. Pemerintah Desa Desa menurut UU No. Abidin, m zainal 2015, “tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana. Pertumbuhan Pengalokasian Dana Desa ke Desa. sesuatu yang benar-benar dapat menandingi prinsip. 4 Nomor 1,. 2331 Terbit Tanggal 30 Juni 2022 PENGARUH DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, DAN PENDAPATAN ASLI DESA TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN DI KABUPATEN GOWA Andi Eka Iftitah1,. Pemilihan Kepala Desa ~ 143 C. (2016). Headline. Jakarta. Pemerintah Desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Volume 48, No. Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat. 1. Pemerintah kedua desa tersebut harus melakukan pembenahan untuk terwujudnya cita-cita dan tujuan reformasi birokrasi. Pengawasan Pemerintahan Desa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Camat mempunyai peran penting sebagai titik poin pelaksana kewenangan untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa beserta lembaga kemasyarakatan desa. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. pemerintah desa, hal ini harus diimbangi dengan penyelenggaraan desa yang baik dan ideal sehingga dapat melakukan pelayanan dan pelaksanaan administrasi yang baik guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses. Statistic. com ABSTRACT BUMDes Surya Sejahtera is one of the BUMDes pilot projects in East Java Province because it is. 1, 75-98, 2019 TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN. 29 negara mejadikan kades lebih peka terhadap akuntabilitas administratif. Jurnal Penelitian Politik | Volume 13 No. 1, March 2022, page-page. E. Kewenangan desa menurut Undang-Undang. 4 No. 2 No. 000 2 Dana Desa 1. Pemerintah Desa pada dasarnya adalah organisasi pelayanan yang melaksanakan fungsi primer pelayanan kepada masyarakat (Wasistiono, 2006:23). "Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini juga pemerintah telah membuat undang-undang mengenai pemerintahan desa, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang isinya menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan pembangunan desa disebabkan pemerintah desa belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. 9/2014, hlm. Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 2, Juni 2018, hlm 283 . Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai persyaratan ujian skripsi yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 25 Juni 2014. Politik, 1 (2): 98-111. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik. Fajar Sidik, Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa, Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP), Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMDâ€, Yogyakarta, Vol 19, No 2, p-ISSN 0852-9213, e-ISSN 2477-4693, November 2015. TRANSFORMASI: JURNAL MANAJEMEN PEMERINTAHAN VOL. Undang-Undang tersebut memberi kepastian hukum kepada desa untuk mengelola sistem keuangannya secara. Jenis Pendapatan Jumlah 1 Pendapatan Asli Desa 288. Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. PenelitianDesa adalah daerah otonom yang paling tua, dimana desa lahir. Dimana Pemerintahan Desa hanya merupakan penyalur dana dari 6 Ombi Romli, 2017 “Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa” Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 3 Nomor 1. 1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kata kunci: Pemerintah Desa, Pembangunan Organisasi, Pelayanan Publik, Kalimantan Barat ABSTRACTLOKAL DESA Kiki Endah Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia E-mail : Kiki_spt@yahoo. Dengan demikian, terbuka peluang untuk memperbaiki pelayanan publik sesuai dengan sifat dan karakteristik desa. Peranan Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting Di Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Tahun 2022. Peran menjadi indicator awal berhasil tidaknya seorang kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, perluPenyelenggaraan Pemerintahan Desa Sofian Malik p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842 PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Sofian Malik Fakultas Hukum, Universitas Iqra Buru, Kab. tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. The PMD Study Program journal aims to facilitate scientific discussions related to the study. 300. Berkaitan dengan kondisi pelayanan publik di desa, SaragiBerdasarkan pertaturan Undang-Undang No. Muatan dalam Policy Brief DDTT menjelaskan isu/masalah, konteks, stakeholders, cakupan, dan dampak dengan mengeksplorasi berbagai penyebab masalah, hubungan. Jakarta: Bee Media. 2 (2016): 413-429. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Jurnal El-Riyasah, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2022 Afrizal dkk… 77 PENDAHULUAN Spirit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ialah mewujudkan desa mandiri dan. P-ISSN: 1858-3903 and E-ISSN: 2597-9272 . pembagunan desa. 7(2): 139-149. Desa adalahAmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Aji Fani Permana Pendapatan Asli Desa. (2016). belanja Modal Desa digunakan untuk Belanja Pemerintah Desa, Belanja Tak Terduga, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, dan pembangun Desa. xxxxx 160 MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA LEMAHABANG KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN KARAWANG Hanny Purnamasari1 Rachmat Ramdani2 1Program Studi. Imawan, Amrizal, Gugus I, dan Yeyen WP. 100. pemerintah, di mana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, desa wisata digunakan sebagai sarana membangun desa secara terpadu untuk mewujudkan transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa sehingga mendorong kemandirian desa, serta menargetkan sebanyak 244 desa wisata tersertifikasiJURNAL ILMIAH Oleh: MUHAMMAD HARZAL D1A 110 228 Menyetujui, Pembimbing Pertama, Prof. 4 Jurnal Agribisnis Indonesia (Vol 6 No 1, Juni 2018); halaman 1-14 ISSN 2354-5690; E-ISSN 2579-3594 Persepsi dan Partisipasi Pemerintah Desa dalam… Asti, dan Irfan Cholid sedangkan Item pertanyaan pada Variabel Partisipasi dilihat dari keterlibatan Pemerintah Desa terhadap dalam aktivitas perencanaan pengembangan BUMdes padaVol 2 No 1 (2021): JURNAL ADA NA GAU: PUBLIC ADMINISTRATION VOLUME 2 NO. . Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap desa yang berada di wilayahnya. 5 Tahun 1974 dan UU No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. ASAL MULA PEMERINTAHAN DAERAH 2. pemerintahan desa yaitu urusan yang diserahkan pengaturannya dari pemerintah atau pemerintah kabupaten kepada desa sehingga diasumsikan pemerintah desa sulit melaksanakan otonomi desanya karena terdapat urusan-urusan pemerintahan yang baru. 7 Peneliti menemukan bahwa tata kelola Pemerintahan di Desa Kalibelo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. 2018. Widjaja, 1983, h. 08 NO. 7 No. Nomor 6 Tahun 2014) Fresal Arthur Sopamena Program Studi Administrasi Negara STIA Saumlaki fresala164@gmail. 1593 Artikel info Artikel history: Received: 13-06-2021 Revised:13-08. Bagaimanakah peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk memajukan kesejahteraan desa? Tujuan Penelitian 1. Hum. Tahun 2014 dan 2018, jumlah desa bertambah menjadi masing-masing sebanyak 73,707 dan 75,436 desa (BPS, 2011b;. KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAHAN DESA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. pembangunan desa, pemerintah melakukan pembangunan melalui dua arah (ganda) yaitu : Pertama, dengan perencanaan partisipatif dalam kerangka pembangunan dari, oleh dan untuk desa yang disebut “desa membangun”; Kedua, perencanaan teknokratik yang melibatkan kekuatan supra desa seperti kecamatan, kabupaten/kota, provinsi Dalam konteks ini, pemerintah desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. 1. 2. Desentralisasi merupakan teknik manajemen yang mencoba meningkatkan ukuran-ukuran kinerja kelembagaan seperti efektvitas dan efesiensi dalam bentuk pendelegasian kewenangan dari pemerintah. Segala urusan dalam pemerintahan dan kepentinganJurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan| 22 Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan (E-ISSN 2599-3259). 2 (Juni 2018) e-issn: 2620-6099, p-issn: 2620-7680 AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi 17 bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan sumber-sumber PendapatanCosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN 2442-5958 E-ISSN 2540-8674 174 Vol. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. Akan tetapi, dalam melakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat desa, Pemerintah Desa Sumberpasir banyak mengalami kendala-kendala salah PEMBAHASAN Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah, Wilayah Pesisir Dan Pengaturan Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintahan daerah diatur dalam bab tersendiri yaitu dalam Bab VI dengan judul “Pemerintah Daerah”. fisip@uwks. Peran pemerintah desa yang telah dilakukan yaitu pemeritah desa mengeluarkan regulasi yang mendukung dalam hal tersebut, lalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan penularan virus dan meningkatkan kesadaran warga, selain itu pemerintah desa juga mengadakan fasilitas untuk pencegahan penyebaran virus covid-19 dan. 2019: Administrasi Pemerintahan Desa, UT Prees. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Volume 47, No. 72 tahun 2005 itu me-mang mengamanatkan adanya desentralisasi kekuasaan bagi pemerintahan desa. Sebelum era kolonialisme, struktur politik dan fungsi. ac. Praja-Jurnal Ilmiah Pemerintahan 7 (3), 88-92. 19). Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan, 1(1), 42–51. DENGAN Lahirnya UU No. Jurnal Perempuan, Vol 21 No 1 Februari 2016. Volume xx, Nomor xx, Juni 2019 (xx) DOI: xxx408/se. 1. Namun kenyataannya pemerintah masih belum efektif dalam menggunakan dana penanganan COVID-19 (Gumelar, 2020), dan masih terdapat berbagai permasalahan seperti perencanaan program dan pengelolaan anggaran dalam pembangunan desa oleh. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 1. , 2016). Urusan pemerintahan desa. PDF | On Sep 22, 2020, Bramantyo Tri Asmoro and others published Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa dengan Pendekatan Analisis Jabatan (Studi Kasus Desa Palaan, Kecamatan Ngajum. Pak Ogah dan Kegagalan Representasi Politik Kaum Pinggiran di Kota Yogyakarta . W. 33701/jipwp. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. Desa Karangmangu,” Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4, no. 3 Richard Timotius, ”Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 No. 52 | PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Volume 2, Nomor 1, April 2017 terjadi secara drastis setelah diterapkannya UU Desa No 6 tahun 2014. Persepsi Pemerintah Daerah Kota Jambi terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. PDF. com Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas GaluhJurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018 Edisi September 35 KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KECAMATAN TABUKAN UTARA KAB. 6 tahun 2014, Desa ialah kepaduan masyarakat hukum yang mempunyai batas kawasan yang berhak untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahan, kebutuhan masyarakat domestik menurut gagasan masyarakat, kebebasan asal usul, dan kebebasan tradisional yang. PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DI DESA DAMAI KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. Pendapatan Asli Desa Jambu No. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Kebijakan penentuan model desa di Indonesia selama ini hanya mengacu pada tipologi desa dengan merujuk pada karakteristik desa, sehingga pembinaannya pun bersifat umum dan semata-mata didasarkan pada faktor karaktertistik desa. 57 STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KEDUNGTURI KABUPATEN SIDOARJO Regia Nadila Pradini 1,2 1Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2Corresponding author: [email protected] Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012 KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI PELAYANAN KTP DAN KK DI DESA TELUK KEPAYANG KECAMATAN KUSAN HULU KABUPATEN TANAH BUMBU) Joni Suwarno Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu. VIDEO: Cuan Nambah, Skill Keasah. 1, No. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran pemerintah desa telah sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. masyarakat,. Dengan demikian bahwa Aparat Pemerintah Desa adalah para penyelenggara pemerintahan di desa dalam rangka mengatur dan mengrus kepentingan masyarakat. id, mohd. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui pelaksanaan pemberian bimbingan, pendampingan, pemberian pelatihan, pengawasan, tetapi masih ada kendala. Perihal tentang desa bisa dilihat dari segi pemerintahan atau ketatanegaraan dan geografis. Pemerintah Desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. SINERGITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO. Didik G. Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa”menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Makalah : PEMERINTAH DESA Makalah Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah : Hukum Tata Negara Dosen Pengampu: Sarjita Oleh : DEDE SURYANTI 14370033 SIYASAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2016 2 BAB I PENDAHULUAN A. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota . Saat ini, desa telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Studi pada Pengelolaan Sumber Mata Air Panas Desa Way Urang. Bentuk dari penyaluran dana dapat berupa alokasi dana desa dan dana desa. Determinasi Intergovernmental Revenue, Kemakmuran dan Ukuran. Hakekatnya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya. Pemerintahan Daerah. 2. ISSN: 2615-6709 52 PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI DESA RIAN DAN DESA KAPUAK Hendry Hermawan1, Entang Adhy Muhtar2, Milwan3Jurnal Economix Volume 9 Nomor 1 Juni 2021 95 techniques and documentation. (BUM Desa) yang dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat desa. 2 Desember 2021 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Dewi Sarah Simbolon dkk. Buru, Maluku. (2017). Desentralisasi merupakan teknik manajemen yang mencoba meningkatkan ukuran-ukuran kinerja kelembagaan seperti efektvitas dan efesiensi dalam bentuk pendelegasian kewenangan dari pemerintah. idHartono, D. 2 Pemerintah Desa Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 9 Zuhrotun Nisak and Teguh Budi Utomo, “Pendampingan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan,” Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks 5, no. Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su’rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Berita / Warta LPPM. lain,. 65. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”,Jurnal Unair, Vol. 2 (2016) 60 Desa tersebut berdasarkan asas : Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib. PT Glora Aksara Pratama. Dalam mendorong kepatuhan pelaksana kebijakan, pemerintah desa. JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politikk Dan Humaniora Volume 4, Nomor 1, Pebruari 2020 44 PELAKSANAAN OTONOMI DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DESA TAMBISKI NAULI, KECAMATAN NAGA JUANG KABUPATEN MANDAILING NATAL Irman Puansah (1, Soritua Ritonga (2E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 14(1), 174-180. Sehingga penempatan desa berada di dalam dan di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. Amin Institut Pemerintahan DalamNegeri (IPDN),. Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainibility Poverty Alleviation Model Village Community in Bleberan Gunung Kidil, Indonesia. Lapian3 Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan 1Mahasiswa Program.